Masih Jauh Dari Harapan

Oleh: Bagindo Yohanes Wempi

(Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman)



Tidak terasa, perjalanan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015, Drs. H. Ali Mukhni dan Drs. H. Damsuar, MM., mendekati seratus hari. Dari perjalanan tersebut penulis merasakan, perjalanan selama seratus hari masa kepemimpinan Ali-Damsuar belum terasa realisasi visi dan misi yang pernah disampaikan pada masa kampanye Pemilukada lalu.

Begitu juga ditengah masyarakat, kepemimpinan pasangan ini belum memberikan harapan dan perubahan kesejahteraan terhadap masyarakat. Masyarakat merasakan, perjalanan pemerintahan daerah Kabupaten pada saat ini, cenderung mengalami penurunan dari apa yang pernah dicapai oleh pemimpin sebelumnya.

Dari data laporan lapangan yang ada, kepemimpinan Ali-Damsuar belum bisa memberikan perubahan pada masyarakat. Seratus hari, masih didapatkan kejanggalan dan kelemahan dan membuat harapan masyarakat jadi pupus. Hal ini dapat digambarkan dengan beberapa poin yang coba penulis rangkum dilapangan.

Pertama, realisasi pencairan bantuan korban gempa 2009 untuk korban rumah masyarakat tidak ditangani secara professional dan terkesan tidak serius. Sehingga, dilapangan ditemukan adanya pemotongan bantuan gempa itu. Ada rumah masyarakat yang tidak divalidasi oleh pihak pemerintah, dan yang paling serius adalah bantuan gempa untuk rumah rusak berat dan sedang tahap 2A dan 2B tidak 100 persen terserap. Sehingga, menimbulkan keresahaan ditengah masyarakat pada saat ini.

Kedua, terjadinya kekeliruan yang mendasar dalam sistem adaministarsi surat menyurat di pemerintahan daerah. Sekretariat DPRD menemukan adanya surat yang ditujukan ke Ketua Komisi D dan Ketua Komisi E. Sedangkan, di DPRD Padang Pariaman tidak ada Ketua Komisi tersebut. Yang ada itu hanya Komisi A sampai Komisi C. Ada juga kesalahaan surat menyurat lainya yang kadang membuat kegiatan di DPRD sedikit terganggu.

Ketiga, dalam usulan dan pembahasan KUA/PPAS 2011 di DPRD Padang Pariaman tidak ditemukan adanya pembelian mobil dinas (mobnas) sebanyak 41 unit. Tetapi, dalam usulan dan pembahasan RAPBD 2011 oleh Eksekutif (Bupati) ditemukan adanya pembelian mobnas sebanyak 41 unit. Sehingga pembelian kendaraan dinas ini menjadi polemik disaat pembahasan di DPRD. Dengan adanya rencana pembelian kendaraan dinas 41 unit tersebut menimbulkan keresaan ditengah masyarakat. Masyarakat akhirnya menilai Bupati yang sekarang tidak peka dengan permasalahaan masyarakat yang ada.

Keempat, perjalanan peneriman CPNS 2010 di Padang Pariaman mengalami polemik. Masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS sempat melakukan aksi demonstrasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan DPRD. Mereka menilai, telah terjadi kecurangan dan perjokian penerimaan CPNS di Padang Pariaman. Indikasi ini dibuktikan dengan ada satu calon yang lulus didua daerah, satu lulus di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Berikutnya formasi penerimaan guru olahraga untuk SD yang tidak diumumkan pada saat pengumuman resmi, dan banyak indikasi lain.

Kelima, pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Padang Pariaman tentang 6 Ranperda menyampaikan, bahwa fraksi merekomenadasikan agar Bupati memberikan/menyerahkan secepatnya Ranperda Perampingan SOTK atau SKPD di pemerintahan daerah Padang Pariaman. Pada saat itu, Fraksi-fraksi menilai SOTK atau SKPD yang ada sekarang terlalu gemuk dan tidak efektif kinerjanya. Sehingga dengan kondisi yang ada sekarang, menyebabakan terjadi pemborosan penggunaan APBD setiap tahunnya.

Pemborosan itu diperkirakan sebesar Rp. 30 Miliar, dan kinerja SKPD pun pada dasarnya terjadi tumpang tindih atau overlap dalam melaksanakan satu program kerja. Pada akhirnya rekomedasi fraksi-fraksi ini tidak ditanggapi serius atau tidak direalisasikan oleh Bupati Padang Pariaman. Malah terjadi insiden yang memalukan, Kabag Struktur Organisasi Pemda Padang Pariaman yang lulusan Magister Hukum Tata Negara yang sedang menyiapkan Ranperda permintaan Fraksi-fraksi tersebut dimutasi secara mendadak. Diduga tanpa adanya sidang Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangan) oleh Bupati Padang Pariaman. Anehnya, dia dipindahkan ke Dinas Kelautan. Sedangkan, Sekretaris Dinas Kelautan yang memiliki latar belakang keahlian kelautan dipindahkan ke Kabag Struktur dan Orgainasi.

Keenam, tidak berjalan pelayanan prima ditengah masyarakat. Pengurusan KTP gratis dan surat-surat lainnya yang dilayani di Kecamatan belum terealiasi maksimal. Dari usulan dan pembahasan RAPBD 2011 yang lalu, tidak tercermin anggaran yang mendukung program unggulan (KTP gratis) pasangan Ali-Damsuar yang pernah dijadikan primadona dalam masa kampanye saat Pemilukada.

Ketujuh, persoalan perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi juga terkesan tidak mempedulikan kesejahteraan masyarakat. Buktinya, beberapa minggu lalu masyarakat menggelar demo di Kantor Walinagari Anduring Kecamatan 2 X II Kayu Tanam perihal perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, bahkan menurut masyarakat perizinan itu melanggar prosedur.

Disisi lain, penulis melihat aparatur penegak perda seperti Satpol PP dinilai masih kurang aktif dalam mentertibkan pelanggaran-pelangaran terhadap Perda, salah satunya penertiban penambangan illegal yang belakangan ini makin marak salah satu buktinya terlihat di Balah Aia Nagari Koto Tinggi Kec. Enam Lingkung.

Terlepas dari banyaknya kelemahaan dan kurangnya terealisasinya harapan masyarakat pada seratus hari pemerintahaan Ali-Damsuar, kita perlu akui ada juga keberhasilan yang telah tercapai. Keduanya telah merealisasikan program wajib menghadiri acara ceramah/pengajian untuk PNS dan birokrasi setiap hari Jumat yang diadakan oleh Bupati Padang Pariaman sendiri. Program yang tentunya sangat berkorelasi dengan perbaikan akhlak dan kinerja PNS dilingkungan Padang Pariaman.

Seratus hari memang waktu yang masih singkat untuk menilai kinerja dari pasangan Kepala Daerah. Masih ada waktu panjang kedepan yang akan dilalui oleh pasangan ini untuk melakukan pembenahan dan merealisasikan visi dan misinya yang pernah dijanjikan waktu masa kampanye Pemilukada dulu. Kita lihat, harapan masyarakat masih besar dan selalu ada tertompangkan pada pasangan ini. Masyarakat Padang Pariaman selalu mendoakan, membantu dan motivasi pasangan ini kedepan, agar bisa memberi dan mewujudkan harapan masyarakat Padang Pariaman, yang hari ini masih dihimpit oleh permasalahan pasca gempa 2009.