Masyarakat Nilai Bupati Muslim Kasim Tidak Berprikemanusian

Zaiful Leza---Kalau Bupati Punya Hati Nurani pasti Sudah Melihat Kondisi Masyarakat

Selain Masyarakat telah menuding Bupati Muslim Kasim tidak bermoral, parahnya kekesalan itu malah menjadi-jadi sampai masyarakat mengatakan Bupati Muslim Kasim tidak mempunyai Prikemanusian. Sungguh!!!


Padang Pariaman,BAKINNews--- Nampaknya suara masyarakat yang menderita akibat kebijakan bupati tersebut tidak di respon oleh penguasa di daerah ini. Pasalnya, dari sekian banyak pemberitaan di berbagai media. Sang kepala daerah terkesan tak ambil pusing dengan kejadian yang menimpa masyarakat mengakibatkan ratusan hektar sawah yang merupakan mata pencarian masyarakat satu-satunya tidak bisa di gunakan lagi.
Entah, sifat apa yang dipakai kepala daerah ini. Seolah-olah kejadian yang menimpa masyarakat sekarang bukan tanggung jawabnya lagi. Kalau memang dia sebagai kepala daerah yang mengemban amanah rakyat tentunya sudah turun dan melihat kondisi masyarakatnya. Apalagi masyarakat yang ikut menjadi korban itu masih satu kecamatan dengannya yang notabenenya satu kampung? Dari kebijakannya tersebut mengakibatkan ratusan jiwa terancam kelaparan.
Bahkan, persoalan lahan tempat pembangunan kantor bupati belum tuntas ganti ruginya kepada masyarakat, sekarang dampak dari pembangunan tersebut malah terkesan di biarkan oleh pemerintah di daerah ini. Sebab, sampai sekarang sang penguasa belum pernah turun kelapangan dan sibuk dengan pemilukada menuju BA 5 Sumbar sehingga kesengsaraan masyarakat di abaikan.
Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Zaiful Leza, Ketua Komisi III DPRD Padang Pariaman yang di temui Koran ini Rabu( 19/5) mengatakan, memang dari awal DPRD persoalan pembangunan kantor Bupati tersebut bukan setahun –dua tahun, dan sampai sekarang Amdal belum ada namun kebijakan untuk membangun kantor Bupati tetap dilaksanakan, ujar Zaiful Leza.
Menurutnya, Permasalahan layak tidak layaknya kantor Bupati tersebut tergantung kepada Bupati Padang Pariaman. Kami cukup memberikan Aplaus kepada Anggota Dewan yang lama. seharusnya Di pembahasan DPRD kemaren yang diutamakan tata ruang dulu, seperti akses masuk kedalam lokasi, penghijauan, pengamanan lokasi, menyelesaikan ganti rugi lahan-lahan masyarakat, baru dibangun kantor Bupati.
“Pemkab Padang Pariaman jangan menganggap gampang pemindahan Ibu kota Kabupaten ini. Waktu komisi II dan Komisi III kemaren secara mendadak kelokasi, Saya melihat dampak lingkungannya kepada masyarakat cukup memprihatinkan. Kami dari DPRD meminta semua SKPD terkait melihat kondisi ini, dan mencarikan Solusinya,” terang Zaiful.
Seharunya Bupati Padang Pariaman melihat kondisi masyarakat ini, dan seharusnya SKPD terkait menginvestaris semua kerugian masayarakat.
“Kalau memang Bupati Punya hati nurani mungkin dia sudah melihat kondisi masyarakat ini, apalagi Parik Malintang juga termasuk kampung halamanya sendiri. Jadi pantas saja masyarakat mengatakan Bupati tidak punya moral kalau memang kondisinya demikian,”tegas Zaiful Leza.
Ditambahkannya, apa-pun kerugian yang diakibat oleh pembangunan kantor Bupati, Pemerintah daerah harus mengganti rugi. Yang terjadi sekarang kan Kantor Bupati, nanti ada juga pembangunan MBI, Kantor DPRD dan Polres di bangun di tempat yang sama. Jadi, cukup kantor Bupati saja yang menjadi contoh jangan sampai ini terulang lagi. Makanya diharapkan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan ini harus mempunyai perencanaan yang matang sehingga masyarakat tidak dirugikan lagi, harap Zaiful Leza.
korban juga sangat menyesalkan atas sikap Bupati padang pariaman ini. Pasalnya, Zul menilai Bupati Padang Pariaman tidak berprikemanusian. Karena sampai sekarang ini Bupati tidak memperdulikan nasib kami disini yang terkena dampak erosi pembangunan kantor Bupati.
“Disini jelas Bupati tidak punya prikemanusian, dimana tanggung jawab Bupati. kami saja untuk mengolah sawah masih berhutang untuk upah bajak sawah, di tambah lagi pupuk juga berhutang kepada toke pupuk, dan itu dibayar setelah panen, sekarang apanya yang mau dipanen, semuanya sudah rata dengan tanah. Sudah lah kami menderita seperti ini hutang-pun menunggu kami. Dengan apa kami akan membayarnya sementara untuk makan saja tidak ada,”ujar Zul kesal
Dikatakannya, padahal pemkab padang pariaman mempunyai program untuk mensejahterakan masyarakat petani, dan meninggkatkan taraf perekonomian petani. Kalau begini kejadiannya, bagaimana perekonomian petani meningkat malah bertambah miskin., ungkap Zul.
Namun sampai sekarang ditambahkan zul, bentuk perhatian pemerintah daerah dan Bupati Muslim Kasim tidak ada. Sehingga kondisi kami para korban makin memprihatinkan. Dimanakah letak moral para pejabat daerah yang seharusnya bertanggung jawab?
Seperti pemberitaan Koran ini sebelumnya, Zul yang merupakan korban juga menuding Bupati Padang Pariaman tidak bermoral, basi banak basi pakak. Pasalnya sampai sekarang sang penguasa ini tidak pernah melihat melihat kondisi masyarakat yang kena bencana akibat kebijakannya tersebut.
“Kami telah dirugikan secara moral dan materil, sampai saat ini Bupati-pun tidak pernah mendengar jeritan kami. Jelas disini Bupati Muslim Kasim tidak Bermoral, basi banak basi pakak tanpa memikirkan nasib kami yang terkena imbas pembangunan kantor Bupati. Kalau memang dia seorang pemimpin dan memegang amanah masyarakat tentunya sikapnya tidak demikian,pastinya dia meninjau dan melihat langsung kondisi masyarakatnya” terang Zul. BIN 567